Masa Dispensasi Pencatatan Kelahiran

Bupati Toba Samosir menyampaikan Surat Edaran nomor 470/637/Dukcapil/2011 tanggal 16 Juni 2011 kepada seluruh Camat se Kabupaten Toba Samosir tentang Masa Dispensasi Pencatatan Kelahiran. Dengan mempedomani Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai pencatatan kelahiran di Indonesia disebutkan bahwa : (a) pasal 27 ayat (1), setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran; (b) pasal 32 ayat (1), pelaporan dimaksud pada pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 hari sampai dengan 1 tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan kepala instansi pelaksana setempat; (c) pasal 32 ayat (2), pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.
Sebagai wujud dari tanggung jawab Pemerintah untuk memberikan akta kelahiran kepada penduduk sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta untuk mempercepat pencapaian Sasaran Rencana Strategis Nasional 2011 yaitu "Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya".
Dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan Semua Anak Indonesia tercatat kelahirannya maka Menteri Dalam Negeri RI telah menerbitkan surat edaran nomor 472.11/5111/SJ tanggal 28 Desember 2010 perihal perpanjangan masa berlaku dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sampai akhir Desember 2011 dan merupakan perpanjangan terakhir sebelum Undang-undang Nomor 23 pasal 27 ayat (1) dan pasal 32 ayat (1), (2) diberlakukan dengan ketentuan bahwa pencatatan kelahiran diterbitkan dalam 3 status hukum, yaitu : anak pasangan suami isteri dari perkawinan yang sah, anak dari seorang ibu dan anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.
Untuk optimalisasi masa berlakunya perpanjangan dispensasi tersebut diperintahkan kepada seluruh Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Toba Samosir untuk menginformasikan masa perpanjangan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran kepada segenap masyarakat dengan melibatkan peran serta dari lembaga-lembaga yang ada di tingkat Desa/Kelurahan, menginformasikan bahwa masa perpanjangan pelayanan pencatatan kelahiran berakhir sampai dengan akhir Desember 2011 dan ini merupakan perpanjangan terakhir serta menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan masa perpanjangan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran.

Aek Mandosi Dan Aek Nahorihon Mendapat Pembangunan

Sungai Aek Mandosi dan sungai Nahorihon yang terletak di Desa Partoruan Lumban Lobu Kecamatan Bonatua Lunasi mendapat pembangunan prasarana dan sarana pengendalian dan pengamanan sungai yang dananya bersumber dari dana APBD Propinsi Sumatera Utara.
Hal ini berdasarkan surat Kepala UPT PSDA Asahan - Danau Toba Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air nomor 601.1/61/ADT/2011 tanggal 13 Juni 2011.
Pembangunan prasarana dan sarana pengendalian dan pengamanan Sungai Aek Mandosi berupa perkuatan tebing dari bronjong sepanjang 300m yang pelaksanaannya berlangsung mulai tanggal 15 Juni s/d 12 Oktober 2011, sedangkan pembangunan prasarana dan sarana pengendalian dan pengamanan Sungai Aek Nahorihon berupa perkuatan dari batu pasangan sepanjang 120m yang pelaksanaannya berlangsung mulai tanggal 15 Juni s/d 12 September 2011.

Himbauan Untuk Antisipasi Kebakaran

Bupati Toba Samosir melalui suratnya nomor 100/1658/Pem/2011 tanggal 30 Juni 2011 perihal antisipasi kebakaran hutan sebagai tindak lanjut dari surat Gubernur Sumatera Utara nomor 660/6322/2011 tanggal 8 Juni 2011 perihal antisipasi kebakaran hutan dan lahan, menghimbau kepada seluruh Camat se Kabupaten Toba Samosir untuk : (1) mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan/lahan di wilayah masing-masing; (2) menginstruksikan kepada para Kepala Desa serta kelompok masyarakat untuk siaga mengantisipasi, mewaspadai dan mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; (3) melaporkan pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran hutan sehingga dapat dilakukan penegakan hukum bagi yang bersangkutan; (4) menyampaikan laporan kepada Bupati Toba Samosir berkaitan dengan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kerja.